Warga Minta Pemerintah Jangan Over Protective

oleh

SorotNusantara.com , Semarang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa memeriahkan acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-22 PKB. Selama dua hari ini, Minggu dan Senin (19-20/7/2020), para pengurus terus mendekat di hati rakyat sembari mengajak masyarakat menyukseskan gerakan sehat di era kenormalan baru.

Oleh karena itu, Harlah dilaksanakan dengan gerakan gemar olahraga dan bersepeda, membagikan masker dan hand sanitizer, serta memberikan bantuan paket makanan pokok (Sembako) maupun uang.

Pengurus PKB Kota Semarang saat mengunjungo warga Genuksari, Kecamatan Genuk Kota Semarang terdapat warga menyampaikan aspirasinya, yakni pemerintah janganlah membikin takut rakyat.

Warga tersebut bahkan meminta nama dan keadaannya dipublikasikan. Abdul Haris dan adiknya, Muhlisin, dua warga tersebut dengan tegas meminta jangan memperlakukan setiap orang yang terkait virus Corona memakai cara yang menurutnya berlebihan.

Disebutkan Haris, begitu dirinya mengikuti uji kesehatan (rapid test) dan mendapat hasil “reaktif”, petugas medis langsung melakukan tindakan yang over protective. Yakni mendatangi rumahnya memakai mobil ambulan yang suara sirinenya sangat nyaring dengan nada mirip pengiringan jenazah.

Masih kata dia, para petugas medis memakai alat pelindung diri (APD) lengkap mirip “astronot” turun mendatangi kediamannya. Menurut dia, kostum para petugas seperti mau membawa pasien yang mati atau seperti mau mengubur mayat korban positif Covid-19.

“Kami ini sehat-sehat saja. Kalau pemerintah mau menjaga kami tetap sehat dengan cara karantina, mestinya datang dengan ramah dan sewajarnya,” ujarnya.

Jangan berlebihan begitu, lanjutnya. Para tetangganya jadi ketakutan. Semua warga menjauhi, tak ada yang berani menemuinya dan keluarga. “Lagi pula, saya tidak boleh keluar rumah dan tak bisa bekerja, namun tidak dipenuhi kebutuhan nafkah saya,” tutur Haris didampingi adiknya, Muhlisin, yang rumah keduanya bersebelahan.

Ketua Fraksi PKB HM. Sodri (tengah) saat memberikan paket sembako bersama beberapa pengurus dan anggota legislatif dari PKB Kota Semarang. (dok)

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang HM. Sodri berusaha memberikan pengertian kepada warganya, protokol kesehatan memang harus tetap dijalankan ditambah dengan edukasi seputar Covid-19.

Karenanya ia meminta, jangan mengucilkan semisal ada salah satu warga yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test, apalagi sampai mendapatkan sanksi sosial, “Jangan panik, dan jangan sampai ada yang dikucilkan gara-gara Corona,” pesannya.

Menurutnya, hal ini disebabkan cara memberi pemahaman kepada masyarakat yang kurang tepat, “Virus tersebut bisa menghampiri siapapun tanpa terkecuali, akan tetapi pada prinsipnya virus Covid-19 akan kalah dengan imun yang bagus dan jasmani rohani yang sehat,” ujarnya.

Sodri yang terpilih sebagai wakil rakyat dari daerah pilihan Genuk dan Pedurungan juga menilai sanksi sosial dan pemberhentian kerja karena Covid-19 bukan solusi yang tepat. “Pemberhentian kerja atau PHK itu tidak tepat. Mestinya perusahaan memberi cuti untuk karantina bagi karyawannya yang positif Covid-19. Ini (PHK) ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” ujarnya.

Mantan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Genuk ini juga mengingatkan tentang istilah positif, “Mestinya dibantu. Karena orang yang positif blm tentu terpapar alias sakit. Tergantung sistem kasusnya,” jelasnya. (arh)