Siswa Persoalkan Edu Box, Ini Penjelasan Kepsek SMAN 19 Bandung

by
Siswa Persoalkan Edu Box, Ini Penjelasan Kepsek SMAN 19 Bandung
Kepala Sekolah SMAN 19 Bandung, Drs. H. Arief Ahmad, M.Pd., saat ditemui oleh wartawan pada kegiatan sosialisasi K-MOB di Kantor Disdik Jabar, Jl. Dr Radjiman, Kota Bandung, (1/3/2019).

BANDUNG, sorotnusantara.com,- Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh siswa SMAN 19 Bandung yang ditujukan kepada kepala sekolahnya, Drs. H. Arief Ahmad, M.Sp, M.Pd., yang terjadi pada hari, Kamis (28/2/2019) kemarin, di area sekolah SMAN 19 Bandung, terkait dengan pungutan Edu Box, mendapat perhatian serius dari warga masyarakat.

Pada aksinya tersebut, siswa mempersoalkan pungutan uang sebesar Rp 50 ribu perbulan untuk keperluan fasilitas edu box disekolahnya, yang dinilai telah memberatkan sebagian siswa di sekolah tersebut.

Ditemui oleh wartawan di Kantor Disdik Jabar saat kegiatan sosialisasi K-MOB KCD Wilayah VII, H. Arief Ahmad menyatakan bahwa siswanya gagal paham. “Kejadian itu hanya gagal paham anak-anak saja,” ujarnya, Jumat (1/3/2019).

Dijelaskan oleh Kepsek SMAN 19 tersebut, “Lewat demonya itu, siswa meminta kejelasan terkait program edu box untuk pembelajaran melalui aplikasi berbasis IT. Perkiraan siswa, akses point tersebut sama dengan wifi, padahal itu adalah intranet yang hanya bisa diakses pada saat jam belajar siswa, mulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, sehingga siswa sering ribut dengan orang tuanya di saat siswa minta kuota pulsa HP,” jelasnya.

Begitu juga terkait biaya Edu Box, lanjut H. Arief Ahmad, bukan sekolah yang menentukan, tapi dengan bukti data yang ada di sekolah, pungutan Rp 50 ribu merupakan hasil musyawarah  dengan pihak orang tua, pihak pengusaha edu box serta sekolah.

“Saat ini dari jumlah siswa sebanyak 940, yang mampu membayar ada 700 siswa, 200-an siswa lainnya tidak dipaksa membayar apalagi ditekan ancaman,” terang Arief Ahmad.

Sepintas, dijelaskan lagi oleh H. Arief Ahmad, sekolah bekerjasama dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT, hal ini juga sudah diprogramkan di beberapa sekolah yang ada di Kota Bandung, sejak Pak Ridwan Kamil masih menjadi Walikota. Sedangkan sekolah kami baru bulan oktober lalu menerapkan program itu, tandas Arief Ahmad .

Hasil mediasi dengan pihak siswa dan beberapa orang guru SMAN 19 kemarin pada saat aksi, keputusannya mereka tetap akan melanjutkan Edu Box, karena jika tidak dilanjutkan kerugian siswa banyak, antara lain dari aspek pengetahuan dan informasi akan tertinggal.

“Dengan edu box, orang tua siswa juga bisa meng-install aplikasi tersebut di smartphone-nya, sehingga bisa mengakses informasi terkait anak-anaknya, seperti jam berapa anaknya hadir di sekolah setiap harinya, itu bisa dicek dan di scan. Namun sayangnya, ada saja siswa yang tidak mau menginformasikan aplikasi itu pada orang tua, karena mungkin mereka takut terpantau,” beber Arief Ahmad.

Menanggapi edu box ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Drs. H. Husen Rahadian Hasan, M.Pd., yang juga turut hadir di acara sosialisasi K – MOB, mengatakan kepada wartawan, “Silahkan saja kalau kepala sekolah SMAN 19 mau melanjutkan program itu, namun saya dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menekankan agar sekolah tidak memungut biaya kepada siswa yang kategori tidak mampu dan punya Kartu Tidak Mampu,” tegasnya. [Farida]

Suasana aksi unjuk rasa damai yang dilakukan siswa SMAN 19 Bandung, hari Kamis (28/2/2919) kemarin, yang mempersoalkan diantaranya tentang edu box dan uang ekskul. (Foto: dok. Istimewa)
Suasana aksi unjuk rasa damai yang dilakukan siswa SMAN 19 Bandung dilingkungan sekolah, pada hari Kamis (28/2/2919) kemarin, yang mempersoalkan diantaranya tentang edu box dan uang ekskul. (Foto: dok. Istimewa)