Seorang Prajurit Kodiklat TNI AD Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

by
Seorang Prajurit Kodiklat TNI AD Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

BANDUNG,- Komandan Detasemen Markas Kolonel Inf Ruslan, S.E., M.M, bertindak selaku Inspektur Upacara dalam acara pemecatan Prajurit Kodiklat TNI AD atas nama Prada Muhammad Galuh Ramadhan yang bertempat di Lapangan Upacara Makodiklat TNI AD, Jl. Aceh, Kota Bandung, Rabu (3/6/2019).

Hal ini dilakukan sebagai suatu tindakan hukuman bagi yang bersangkutan akibat dari perbuatan pidana yaitu perbuatan asusila.

Direktur Umum Kodiklat TNI AD dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dandenma mengatakan, keputusan pemecatan ini harus diambil sebagai konsekuensi dari perbuatan asusila yang telah dilakukan.

“Sudah merupakan komitmen dari pimpinan TNI bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan asusila merupakan kasus berat yang terdapat dalam 7 pelanggaran berat dan tidak bisa ditolerir lagi,” tegasnya.

Dirum Kodiklat TNI AD juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks, maka mental dan moral dari seluruh prajurit adalah yang utama.

“Mengimbau kepada Prajurit dan PNS Kodiklatad agar mentaati aturan dan hukum yang berlaku di militer, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT agar senantiasa mendapat petujuk dan lindungan-Nya. Oleh sebab itu, upacara pemecatan merupakan pelajaran agar tidak bertindak di luar ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Dirum Kodiklatad mengingatkan.

Menurut Komandan Detasemen Markas yang memberikan pengarahan setelah memimpin upacara pencopotan atribut TNI terhadap anggota Kodiklat TNI AD tersebut, menyampaikan bahwa Prada MGR telah memenuhi unsur pidana dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

‚ÄĚKegiatan upacara PDTH ini juga menjadi bukti bahwa kami tidak tebang pilih dalam menindak kesalahan, Kodiklat TNI AD sangat tegas terhadap seluruh anggota yang terlibat pelanggaran hukum pidana. Oknum prajurit tidak hanya diproses sesuai Undang-Undang Militer yang berujung sanksi disiplin dan administrasi. Mereka yang terbukti melanggar pidana juga dijatuhi hukuman terberat berupa pemecatan dari dinas militer,” tegasnya. (*)