Semarang Hebat, Tapi Perijinan Masih Lambat

by
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang M Sodri saat menjadi narasumber Sosialisasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP) di Aula Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (13/2/2020).

SorotNusantara.com , Semarang – Pemerintah Kota Semarang dengan berbagai prestasi dan berslogan Semarang Hebat seolah tak memiliki kelemahan. Namun hal ini terasa dengan adanya masyarakat yang masih mengeluhkan lamanya waktu pelayanan perijinan.

Selain itu, Semarang sebagai kota metropolitan belum punya Mal Pelayanan Publik. Padahal banyak kota lain telah memiliki. Diantaranya Surabaya, Bandung, Bogor, Bekasi. Bahkan, di Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Banyumas yang bukan ibukota propinsi, telah memiliki Mal Pelayanan Publik. Dan tak lama lagi Kabupaten Kendal akan menyusul.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang M Sodri menyoroti masalah tersebut kala menjadi narasumber acara Sosialisasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP) di Aula Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (13/2/2020).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang M Sodri saat menjadi narasumber Sosialisasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP) di Aula Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (13/2/2020).

“Semarang berslogan hebat. Tetapi perijinan masih lambat. Perlu inovasi. Segera buat Mal Pelayanan Publik,” tutur Sodri di hadapan seratus lebih pelaku usaha kecil, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), tokoh masyarakat dan aparat se-Kecamatan Pedurungan.

Anggota Dewan yang berpengalaman menjadi pengembang perumahan dan pengusaha property ini menyatakan, dia banyak mendengar keluhan masyarakat, termasuk dari para pengusaha, mengenai lambatnya proses perijinan usaha.

Dia menyebut, proses perijinan kadang lebih lama dari pembangunan. Contohnya, ijin untuk satu proyek property, baru kelar enam bulan. Bahkan ada pengusaha pernah mengalami hingga dua tahun.

“Saya membangun perumahan hanya dua bulan. Tetapi proses ijinnya sampai enam bulan. Mestinya kalau Semarang hebat itu ya (perijinan) cukup seminggu!,” ucap ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang ini.

Oleh karena itu Sodri meminta agar Pemkot Semarang cepat menangani masalah tersebut dan segera membuka Mal Pelayanan Publik.

Sekretaris DPM-PTSP Sunarto dalam forum menjelaskan, pihaknya berterima kasih atas masukan dan evaluasi tersebut. Dia menyatakan, pihaknya siap meningkatkan pelayanan perijinan yang lebih mudah dan terus berinovasi dengan perijinan melalui sistem online.

“Kami sangat berterima kasih kepada Komisi A DPRD yang merupakan mitra kami. Segala masukan dan dorongannya kami tindaklanjuti. Dan kami pasti akan mengupayakan ada Mal Pelayanan Publik di Kota Semarang,” terangnya.

Dilanjutkan pegawai DPM PTSP, Bita Alfa, ia menjelaskan, seluruh warga Kota Semarang saat ini bisa mengurus perijinan secara mudah, murah dan cepat. Bahkan tanpa keluar rumah. Yaitu dengan cara membuka website http://oss.go.id.

Melalui layar proyektor dia memaparkan, sistem pelayanan dalam jaringan yang bernama Online Single Submission (OSS) sangat mudah diakses. Apabila masyarakat datang ke kantor DPM PTSP di gedung Balaikota Semarang telah disiagakan para pegawai muda berpenampilan menarik yang selalu siap membantu pengisian formulir online. Nama layanannya adalah Anjungan Online Mandiri, disingkat Anoman.

“Kami sudah menerapkan OSS. Masyarakat menyebutnya Ojo Suwe-Suwe. Benar, layanan kami cepat. Dan serba online,” tegasnya. (arh)