Sekjen DPP KNTI Sebut BBM Bersubsidi Bagi Nelayan Harus Diperjuangkan

oleh
KNTI melalukan konsolidasi bersama nelayan tradisional di Balai Dusun Poton Bako Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (dok)

SOROTNUSANTARA.COM , Lombok Timur – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Iing Rohimin mengatakan, bahan bakar motor (BBM) bersubsidi bagi nelayan tradisional harus diperjuangkan.

“Persoalan hak akses nelayan kecil tradisional terhadap BBM ini perlu segera dituntaskan, karena merupakan permasalahan pokok bagi nelayan,” kata Iing Rohimin dalam konsolidasi nelayan tradisional di Balai Dusun Poton Bako Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebagaimana release yang disampaikan ke redaksi Sorot Nusantara, Kamis (14/1/2021).

Dia berharap adanya UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diimplementasikan dengan BBM bersubsidi. “Kami harap BBM bersubsidi bisa dinikmati oleh semua nelayan kecil tradisional. Karena itu haknya,” tukasnya.

Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB serta instansi pemerintah terkait dengan pemberi BBM bersubsidi ini perlu berkomunikasi lebih intens agar nelayan segera mendapatkan haknya, bahkan dalam bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Terkait dengan BBM bersubsidi ini, nelayan perlu didukung dengan akses permodalan agar nelayan bisa memiliki SPBN sendiri lewat berkoperasi misalnya agar hak BBM bersubsidi ini dalam penyalurannya diawasi oleh nelayan serta dikelola oleh nelayan langsung,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan terus memperjuangkan agar harapan tersebut dapat terwujud. “Kedepan KNTI akan melakukan upaya-upaya seperti melakukan pendataan kebutuhan BBM nelayan, agar data benar-benar adanya,” ucapnya.

Pentingnya kebutuhan BBM bagi nelayan juga diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNTI Lombok Timur, Dedy Sopian. Bahkan Dedy menyebut nelayan merasa kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan bahan bakar untuk perahu.

“Saat ini BBM bersubsidi masih menjadi masalah besar bagi nelayan, dimana harga BBM mereka sama dengan harga beli kendaraan pribadi dan sebagainya. Bahkan, dalam pemenuhan BBM harus membeli ke SPBU yang cukup jauh karna kuranganya SPBN di Lombok Timur, padahal nelayan Lotim sangat banyak sekali pakai perahu motor,” ungkapnya.

“Kalau tidak ke SPBU yah ke pengecer dengan harga mencapai Rp.3000 sampai Rp.4000,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap agar Pemerintah, baik tingkat pusat maupun provinsi dapat memastikan terpenuhinya BBM bersubsidi. “Kedepan KNTI di NTB akan melakukan advokasi dan pendampingan terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak nelayan atas BBM bersubsidi,” tegasnya.

Sementara, Kasi Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Indra Gunawan mengatakan pihaknya akan menambah kuota BBM bersubsidi dua kali lipat di tahun 2021 ini. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, kata Indra menerima data kebutuhan BBM dari dinas kabupaten yang nantinya menjadi acuan penerbitan surat rekomendasi.

“Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, nelayan diharuskan memiliki surat rekomendasi,” bebernya.

Selain itu, dirinya juga mendukung KNTI dalam usahanya menyejahterakan masyarakat yang menggantungkan hidup dari melaut. “Kita mendukung dan siap mengawal nelayan untuk mendirikan SPBN lewat pengelolaan koperasi nelayan. Kita juga siap membuka forum komunikasi nelayan dengan stekeholder yang berkaitan dengan BBM bersubsidi ini,” tandasnya. (arh)