Rumah Karantina Pemudik, Bentuk Penolakan Halus di Tengah Pandemi Covid-19

oleh
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno

SorotNusantara.com , Semarang – Pemerintah kini menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menyebut adanya ruang karantina bagi pemudik sebagai penolakan halus terhadap pemudik, “Apalagi Jakarta dan sekitarnya sebagai asal pemudik terbesar sudah masuk kategori zona merah penyebar Covid-19,” kata Djoko saat diwawancarai media di UNIKA Soegijopranata, Rabu (22/4/2020).

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 21 April 2020, jumlah kabupaten atau kota yang terdampak meningkat menjadi 257, “Sudah mencapai 50 persen dari keseluruhan daerah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Karena itu Djoko menilai, sejatinya Pemkab/pemkot di Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan daerah lain sudah menolak pemudik. Hal ini secara halus ditunjukkan dengan adanya rumah karantina bagi pendatang selama 14 hari yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa.

“Daerah-daerah sudah mengutamakan tindakan preventif dengan mengedepankan kearifan lokal. Mereka membuat aturan-aturan yang tidak menerima pemudik,” jelasnya.

Pemudik, lanjutnya, akan dianggap sebagai orang dalam pengawasan (ODP) dan harus karantina. Jelas hal itu sudah menghabiskan waktu untuk pulang kampung halaman. Belum lagi, para Kepala Desa, Ketua RW dan RT cukup sigap menghadang para pendatang untuk didata, dilaporkan, diminta isolasi mandiri dan selanjutnya diawasi, “Aturan-aturan ketat di daerah itu sudah pasti menahan orang untuk mudik. Mereka akan tidak mudik,” prediksinya.

Lebih lanjut Djoko menyebut melarang mudik juga berdampak bagi pengusaha angkutan umum darat (bus antar kota antar privinsi/AKAP, antar jemput antar provinsi/AJAP atau travel, bus pariwisata dan taksi reguler) dan sebagian angkutan perairan.

“Berikanlah bantuan insentif dan kompensasi bagi pengusaha dan pekerja transportasinya. Tujuannya, agar tidak ada satupun perusahaan angkutan umum yang gulung tikar nantinya. Yang rugi juga kelak pemerintah jika banyak perusahaan angkutan umum yang gulung tikar,” ujarnya.

Djoko lantas menyoroti perlunya revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang memberikan debitur untuk keringanan membayar angsuran dengan plafon hingga Rp.10 miliar.

“Jangan dibatasi nilai hingga Rp.10 miliar, dihilangkan saja batasan itu, supaya pengusaha angkutan umum mendapat insentif penundaan pembayaran pinjaman. Juga penundaan membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” jelasnya.

Sementara, sambungnya, bagi pekerja transportasi, seperti pengemudi dan kondektur perlu mendapatkan kompensasi dari pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara melindungi pekerja transportasi. Sudah dialokasi mendapat Rp.600 ribu per bulan selama 3 bulan melalui Kepolisian RI. Agar data penerima tepat sasaran, para Kasatlantas di Polres sebagai pelaksana terendah dapat bekerjasama dengan Organda Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data pengemudi angkutan umum di daerahnya.

“Di samping itu, untuk mengantar bantuan sembako bagi warga kurang mampu, pemerintah tidak hanya menggandeng perusahaan transportasi online, dapat pula melibatkan organda. Supaya pengusaha angkutan darat juga memperoleh penghasilan untuk keberlangsungan hidupnya,” tandasnya.

Meski lokasi karantina pemudik sudah disiapkan, namun banyak yang ngotot memilih mudik, bahkan sebagian sudah mudik dan menjadi ODP maupun PDP. Di lain sisi, kejujuran masyarakat tentang riwayat perjalanannya saat diperiksa tim medis juga masih rendah. Untuk itu ia meminta ketegasan pemerintah terkait pelarangan mudik.

“Kali ini demi keselamatan kesehatan warga Indonesia, pemerintah harus bertindak tegas. Harus diberikan sanksi hukum bagi yang melanggar mudik tahun ini. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana paling banyak Rp.100 juta,” tandasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, jika aturan ketat itu bisa menahan orang tidak mudik, maka pemerintah harus menyiapkan kompensasi, “Apabila selama ini ada anggaran mudik gratis untuk pekerja sektor informal, anggaran itu kali ini bisa dialokasikan untuk pengadaan sembako guna membantu masyarakat peserta mudik gratis yang tidak bisa pulang,” pungkasnya. (arh)