Rakor P4GN Provinsi Jabar Dorong Percepatan Regulasi Dan Aktifitas Desa Bersinar

by
Rakor P4GN Provinsi Jabar Dorong Percepatan Regulasi Dan Aktifitas Desa Bersinar Hingga Tingkat Desa

sorotnusantara.com, BANDUNG,- Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Barat (BNNP Jabar) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jabar gelar rapat koordinasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dilaksanakan di Hotel Papandayan, Jl. Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan yang mengangkat tema Inovasi dan Kolaborasi P4GN Menuju Jabar Juara Lahir Batin Dengan SDM Yang Unggul Serta Bersih Dari Narkoba tersebut, dihadiri oleh Kepala BNNP Jabar Brigjen Pol. Drs. Sufyan Syarif, M.H., beserta jajaran, Kemendagri, Kemendes, Plh Kakesbangpol Provinsi Jabar Sapta Dasuki mewakili Pimpinan Pemprov Jabar, 50 OPD Pemprov Jabar, Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi, serta perwakilan dari antara lain Bappeda, Kesra, Kesbangpol, BPMD dan Timduk kabupaten dan kota.

Sufyan Syarif pada awal paparannya mengatakan, “Kita hadir disini agar kita satu pemahaman, satu visi dan misi, karena alur dari program P4GN ini yang diwujudkan dalam bentuk program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba), harus sampai yang ujungnya adalah desa,” kata Kepala BNNP Jabar ini.

“Jawa Barat adalah daerah yang paling rawan terhadap resiko peredaran narkoba di Indonesia. Ranking pertama dari jumlah penduduknya yang besar,” tambahnya.

“Kita sudah menindaklanjuti Inpres No. 6 tahun 2018, ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jabar No. 1 bulan Februari 2019. Disitu isi poinnya adalah dilakukan Desa Bersinar, kemudian Puskesmas wajib melayani rehabilitasi, lalu lingkungan pendidikan dan lingkungan pemerintah melakukan program P4GN,” terang Sufyan Syarif.

“Dari dasar itu saya teruskan ke kota dan kabupaten, bupati dan walikota, yang didorong oleh BNNK. Keluarlah di seluruh Jawa Barat baik itu Perwal dan Perbup maupun Surat Edaran, ada yang sedang proses Perda, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur,” jelasnya.

“Kemudian ditindaklanjuti ke kecamatan dan desa-desa. Nah kecamatan dan desa sudah ada mengeluarkan surat edaran,” ujar Sufyan Syarif.

Meski demikian, diungkapkan Sufyan bahwa belum semua kecamatan dan desa di Jawa Barat yang sudah menurunkan regulasi Desa Bersinar.

“Dari situ bagaimana upaya kita melakukan program ini bukan hanya regulasi saja, ada tugas P4GN yang meliputi pencegahan peredaran, pemberantasan peredaran dan penyembuhan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Ada tiga kegiatan dalam program Desa Bersinar. Dari situlah perlunya sinergitas, karena yang punya masyarakat adalah gubernur, bupati dan walikota, sampai desa. Bagaimana manajer disitu yang ujungnya kepala desa, bersinergi bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, petugas kesehatan di desa, MUI, Dinas Sosial, sesuai bidangnya masing-masing untuk bekerja mendorong program Desa Bersinar hingga RT dan RW,” beber Sufyan Syarif.

“Pada pertemuan ini perlunya pemahaman para stakeholder khususnya pemerintah kota dan kabupaten visi dan misi program Desa Bersinar, bagaimana melakukan dan melaksanakan program tersebut secara riil, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintahan dan lingkungan swasta,” terangnya lagi.

Kegiatan berlanjut pada pemaparan yang disampaikan diantaranya oleh Sri Wahyuni dari Kemendes, Syarwan dari Kemendagri, Lulyana Ramdhani dari BNNP Jabar, dan perwakilan dari Pemprov Jabar.

Kondisi saat ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kini sudah menyasar desa untuk menjadi jalur masuknya, terutama desa-desa yang berada di daerah perbatasan negara.

Untuk itu, karena desa dianggap menjadi wilayah strategis untuk jalur penyelundupan dan penyebaran penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, maka desa harus menjadi garda terdepan untuk memerangi dan melakukan pencegahan.

Kolonel Inf Yusep Sudrajat, selaku perwakilan Kodam III/Siliwangi, pada sesi usai paparan memberikan beberapa masukan, antara lain dalam memerangi peredaran narkoba ini, selain teknis di pemerintahan juga dibutuhkan transparansi dalam tindakan di lapangan untuk senantiasa membangun kepercayaan publik (building trust), diperlukan juga instropeksi dan integritas masing-masing kita untuk mulai memberikan contoh di lingkungan rumah, minimal tidak merokok, karena merokok bisa menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk mencoba narkoba.

“Untuk kondisi extra ordinary, silahkan ajukan ke pemerintah agar TNI masuk untuk peran keterlibatan yang lebih luas bersama BNN, seperti misalnya Perpres pada program Citarum Harum. Tugas pokok TNI ada disitu, selain Operasi Militer Perang (OMP) dan ada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salasatu tugasnya adalah membantu Pemda,” ujar Kolonel Inf Yusep Sudrajat.

Kesempatan terpisah, Pemprov Jabar yang diwakili oleh Plh Kakesbangpol, Sapta Dasuki, saat diwawancarai wartawan mengatakan, “Kita menerima undangan dari BNN untuk kegiatan rakor ini, dalam rangka bagaimana mengatasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Jawa Barat,” ucapnya.

“Tadi BNNP menyampaikan bahwa peredaran narkoba di Jawa Barat paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah provinsi menyambut baik kegiatan ini dan harus dilaksanakan. Kita tidak bisa sendiri dalam mengatasinya, kita menggandeng BNN, BNNK, seluruh stakeholder dan juga masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan lebih lanjut oleh Sapta, “Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat concern dengan pemberantasan narkoba ini. Salasatunya dengan melakukan test urine bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini dilakukan karena kita tidak mau ada ASN terlibat dalam penggunaan narkoba,” tegasnya.

Sapta juga mengimbau kepada masyarakat yang menjadi pengguna aktif narkoba untuk mau menghentikannya dan ikut program rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi tersebut sudah disiapkan oleh Pemprov Jabar tanpa dipungut biaya.

“Untuk pecandu narkoba tidak perlu kuatir, Pak Gubernur Ridwan Kamil sudah meluncurkan program rehabilitasi gratis di RS Jiwa Cisarua. Selain konsisten bekerjasama dengan BNNP untuk pemberantasan narkoba ini,” ungkapnya.

Program Desa Bersinar juga dikatakan oleh Sapta Dasuki, gubernur sudah melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk sosialisasi bahwa tiap desa harus konsisten mewujudkan desa yang bersih dari narkoba.

[St]