,

MUI Kota Semarang Tegaskan Dukung Vaksinasi Covid 19 dan Minta Warga Patuh

oleh
Benahi Ukhuwah, MUI Kota Semarang Adakan FGD Hari Santri dan Sumpah Pemuda

SOROTNUSANTARA.COM , Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang mendukung secara penuh Fatwa Pengurus Pusat (PP) MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co Ltd.

MUI Kota Semarang ikut serta mendukung dan mensukseskan Program Vaksinasi Covid-19 Sinovac, sebagai ikhtiar memutus mata rantai Covid-19 dan mempercepat kehidupan normal,” tegas Ketua Umum MUI Kota Semarang, Prof Dr KH Moh Erfan Soebahar M.Ag, (Rabu, 13/1/2020)

Tokoh-tokoh di Kota Semarang, menurutnya sudah melakukan cek kesehatan termasuk dirinya. “Ini menjadi bukti bahwa MUI Kota Semarang ikut serta mengawal suksesnya vaksin dan meminta masyarakat ikut dengan kesadaran akan langkah penting ini,” tambahnya.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini menegaskan pro-kontra vaksin Sinovac ini sudah waktunya diakhiri. Karena menurutnya melaksanakan aktivitas yang memelihara penjagaan keselamatan jiwa (hifdzun nafs) adalah bagian penting dari kesadaran ajaran agama yang esensial.

“Jika berlarut-larut dalam perdebatan, hanya memboroskan energi, jauh dari upaya menyelesaikan pandemi yang minta segera diatasi dan diakhiri. Kita serahkan saja kepada tim yang ahli soal uji klinis vaksin dan Pemerintah supaya segera bertindak menyelamatkan warga bangsa ini,” tegasnya.

Dukungan tersebut disambut baik oleh Wali Kota Semarang, H Hendrar Prihadi SE MM. Dia menilai ajakan MUI Kota Semarang agar warga Semarang ikut serta vaksin ini sebagai langkah maju dalam mengatasi pandemi virus yang diduga dari spesies hewan jenis kelelawar tersebut.

“Program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan dan dimulai dari Pak Jokowi. Dengan vaksin ini, kita akan bersama-sama mengatasi pandemi yang berkepanjangan,” tegasnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat memberikan sambutan dalam Musda MUI Kota Semarang (ist)

Hendi, sapaan akrabnya juga berharap agar warga yang ia pimpin mengikuti program vaksinasi tersebut. “Saya berharap warga Kota Semarang mantap untuk divaksin, apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwa halal dan bersama-sama kita perangi Covid-19 dengan melaksanakan vaksinasi,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Umum MUI Kota Semarang, Dr KH Amin Farih MAg membeberkan beberapa alasan dukungan MUI Kota Semarang terkait vaksinasi ini, di antaranya karena telah melewati proses panjang, “Hal ini sudah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor dengan Komisi Fatwa MUI Pusat mulai sejak bulan Oktober 2020,” ujarnya.

Tim auditor dimaksud adalah tim yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika ) MUI Pusat. Tim tersebut sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit vaksin MR. “Tim ini sebelumnya telah tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Biofarma dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di sana,” sambungnya.

Selain itu, alasan dukungan lainnya adalah telah adanya Keputusan BPOM terkait keamanan (savety), kualitas (quality) dan kemanjuran (efficacy).

Hal senada ditegaskan Koordinator Komisi Kesehatan MUI Kota Semarang dr Mochammad Abdul Hakam, SpPD yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya jajaran DKK Semarang siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19 yang sudah dicanangkan Pemerintah.

“Kami sudah menyiapkan baik itu sarana dan prasarananya. Per Selasa, 12 Januari 2021 (kemarin) kita sudah menerima 9.800 vial vaksin covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sudah ada di gudang penyimpanan instalasi farmasi dan akan segera didistribusikan ke faskes yang akan melakukan vaksinasi,” tegasnya.

Menurut Hakam, ada 37 puskesmas, 19 rumah sakit dan 1 balai kesehatan masyarakat (Balkesmas) telah siap dan sudah dilakukan pelatihan serta simulasi pelaksanaan vaksinasi. “Sesuai dengan arahan dari pusat bahwa per 14 Januari, vaksinasi sudah bisa dilakukan pada pejabat dan tokoh masyarakat, setelah itu tenaga kesehatan,” pungkasnya. (af/arh)