,

Masjid Pemerintah Kerap Jadi Tempat Penyebaran Paham Radikal, DMI Jateng Harapkan Formulasi Gerakan Berbasis Masjid

by
Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Dr KH Imam Taufiq saat memaparkan materi peran penting remaja masjid dalam kehidupan beragama dan bernegara.

SorotNusantara.com , Semarang – Masjid mestinya menjadi tempat beribadah dan membina jamaah. Akan tetapi yang terjadi saat ini justeru menjadi tempat penyebaran Islam berhaluan intoleran dan radikal. Bahkan, yang banyak masjid ada dalam instansi pemerintah telah tersusupi kelompok anti Pancasila.

Hal tersebut kerap ramai dalam laman pemberitaan berbagai media massa berbasis online maupun yang viral di media sosial lantaran menjadi tempat penyebaran paham Islam radikal. Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Multazam Ahmad menyebut hal itu semestinya tak boleh terjadi.

“Mestinya masjid menjadi tempat ibadah dan membina masyarakat.” kata Multazam kala disinggung pertanyaan awak media terkait hal itu, Jumat (14/2/2020) malam.

Meski demikian, Multazam mengakui, memang dari Pengurus Pusat DMI sudah menyampaikan hal itu (penyebaran radikalisme di masjid pemerintah). Karenanya, ia menginginkan ada formulasi dari remaja masjid dan takmir dalam penyelenggaraan kegiatan peribadatan maupun kemasyarakatan yang berbasis di masjid.

Lebih lanjut, pihaknya menyambut positif langkah Perhimpunan Remaja Islam Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) Jateng yang menggelar Kopdar Kebangsaan di Aula Balaikota Semarang. Karena itu ia meminta Prima DMI untuk turut membina masjid di dalam perguruan tinggi yang juga rawan menjadi sarang penyebar paham intoleran dan radikal, “Saya sudah sering dengar itu (masjid jadi pusat penyebaran paham radikal).” akunya.

Menurutnya, Kopdar yang dilaksanakan Prima DMI Jateng dengan segmen pemuda masjid dan organisasi kemahasiswaan tepat sasaran karena masjid, utamanya di kampus, sering disebut sebagai sumber masalah intoleransi, dan terorisme. “Itu sering dimunculkan (media). Masalah kemasjidan disinyalir sering menjadi sumber penyebaran radikalisme.” bebernya

Dalam kesempatan itu, Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel) Kodim 0733 Semarang Kapten Sujono memaparkan pentingnya pemberian wawasan kebangsaan pada masyarakat, utamanya kalangan pemuda.

“Bagaimana kita bisa cinta tanah air, cinta kepada sesama yang ada, cinta pada aturan-aturan dan pemeritahan yang ada?.” katanya.

Untuk memberikan pemahaman gerakan berbasis agama yang merong-rong NKRI Sujono menjelaskan, radikalisme muncul lantaran cara memahami dalil secara tektual saja. “Pemahaman agama yang literal dan sepotong-potong. Ilmunya belum seberapa tapi sudah berani memberikan ceramah.” ucapnya.

Secara politik radikalisme berbasis agama kerap mengadili pemerintah dengan hukum Tuhan sehingga menganggap bughat pemerintahan yang sah karena menggunakan sistem kafir. Ironisnya, merekea berkeyakinan dirinyalah yang paling benar dalam memaknai teks suci agama dan itu sifatnya mutlak.

“Sensitifitas inilah yang sering digunakan oleh pihak-pihak tersebut (Islam garis keras).” ungkapnya.

Namun demikian ia menyayangkan adanya sesuatu yang identik dengan radikalisme agama sampai ada yang mengelompokkan radikalisme berdasarkan penampilannya. “Tampilan boleh, sembarang, tapi tindakan dan ucapan itu harus beda.” pesannya

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengakui adanya masjid di lingkungan pendidikan maupun masyarakat yang memasukkan paham radikal untuk mempengaruhi jamaahnya. “Karena doktrin tidak bisa dimasukkan secara langsung, tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit.” sebutnya.

Hal senada dinyatakan Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof Dr H Imam Taufiq yang menegaskan perlunya inovasi dalam herakan berbasis masjid. “Masjid harus berfikir ulang dalam penyelenggaraan kegiatan. Jangan hanya shalat jamaah.” ucapnya.

Ia juga berpesan, jangan memahami agama literal teks tanpa mengerti sastra dan alasan munculnya hukum agama. “Bahasa Arab itu memiliki karakteristik dan tradisi tersendiri dalam membuat ungkapan.” tuturnya.

Suasana Kopdar Kebangsaan Prima DMI Jateng di Aula Balaikota Semarang.

Karena itu ia mengingatkan makna melaksanakan ajaran agama menyeluruh. Menurutnya, esensi agama yang tak semuanya didapat secara instan berdasarkan narasi translate. Apalagi mengambil ajaran agama secara parsial. “Jangan ambil tampilannya saja. Bagaimana akhlak sebagai inti dari ajaran Islam?” ucapnya

Sementara Tokoh Papua, Robert Manaku, mengungkapkan pemberlakuan otonomi daerah di Papua sejak tahun 2001 tidak mudah diterima oleh masyarakat Papua seluruhnya karena tidak bisa merasakan dampaknya bagi perekonomian wsrga Papua. Hal ini yang menimbulkan gejolak warga Papua.

“Perubahan secara siginifikan tidak ditemukan sampai hari ini. Tidak ada harapan hidup bagi orang Papua.” katanya.

Bagaimana cara membenahi? Lanjut dia, Pemerintah harus membangun dialog yang berimbang karena tidak semua kelompok diajak berdialog, hanya kelompok yang pro pemerintah saja yang sering diajak berdialog. “Sedangkan kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah tidak pernah diajak dialog.” bebernya.

Robert berpendapat, pemerintah perlu merubah cara membangun Papua. Sebab, memang banyak pembangunan infrastruktur di Papua, namun belum bisa meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. (arh)