Fraksi PKB Kota Semarang Dorong Penataan Seluruh Dinas Bertipe A

oleh
Fraksi PKB DPRD Kota Semarang (dok)

SOROTNUSANTARA.COM , Semarang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menata seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), baik Dinas, Badan, hingga Kantor Kecamatan, didorong agar menerapkan stantar tertinggi dalam kinerja, dalam standar tertinggi yang disebut Tipe A.

Dorongan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKB dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (11/1/2021).

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang H Sodri, Pemkot Semarang sudah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah. Dari 24 instansi Dinas, seluruhnya telah mencapai Tipe A, kecuali Dinas Perikanan yang masih Tipe B.

Dia katakan, Dinas tipe A memiliki beban kerja yang besar, dengan total skor variabel lebih dari 800. Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 sub-bagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.

“Ini berarti, Pemkot Semarang harus semakin bagus susunan satuan kerjanya, lebih bagus kinerja para pegawainya, dan memakai penilaian yang lebih tinggi. Termasuk pengelolaan anggarannya,” kata Sodri saat ditemui di Kantor DPRD Kota Semarang, Senin, (11/1/2021).

Hal senada ditegaskan Sekretaris FPKB DPRD Kota Semarang Gumilang Febriyansyah, konsekuensi Tipe A dalam perangkat daerah mengharuskan Pemkot Semarang menambah target pencapaian dan pelayanannya, kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Semarang harus menyiapkan sistem pengisian jabatan yang semakin baik. Harus memastikan setiap dinas hanya diisi oleh pegawai yang kompeten dan berintegritas,” tegas Febri, panggilan akrabnya.

Raperda tersebut, lanjutnya, mewajibkan pengisian jabatan dengan memperhatikan profesionalisme dan standar moral yang tinggi. Plus tracking personil yang lengkap.

Bahkan, pidato pembacaan Pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Paripurna yang ia bacakan dengan tegas meminta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Juga bebas dari radikalisme.

“PKB meminta seluruh pegawai Pemkot tak hanya harus bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melainkan juga harus bersih dari unsur radikal, anti NKRI atau kelompok intoleran. Sistem seleksi jabatan harus diperhatikan,” ungkapnya.

Dalam statemen pungkasannya, Fraksi PKB meminta lembaga DPRD selaku pengawas pemerintahan, memastikan terwujudnya sistem kontrol yang ketat terhadap setiap personil pegawai di jajaran Pemkot Semarang.

Juga mendorong masyarakat berpartisipasi memberikan masukan dan laporan mengenai kinerja pegawai maupun afiliasi kelompok politik tertentu di Pemkot Semarang. (arh)