Elemen Masyarakat Minta DPRD Provinsi Maluku Usut Dugaan Pembalakan Hutan Adat Ahiolo Abio

oleh
Elemen Masyarakat Minta DPRD Provinsi Maluku Usut Dugaan Pembalakan Hutan Adat Ahiolo Abio
Perwakilan peserta aksi unjuk rasa elemen masyarakat dari LSM PMPRI, menitipkan tuntutan dan pernyataan sikap kepada Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Senin (2/11/2020).

AMBON,- Elemen masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) Provinsi Maluku, menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Maluku, Senin (2/11/2020).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan DPD LSM PMPRI Maluku ini untuk meminta DPRD Provinsi Maluku memanggil dan memintai kejelasan persoalan dugaan pembalakan hutan dengan modus perkebunan Kakao Pala Intercorp di Kecamatan Elpaputih oleh CV Titian Hijra, diantaranya menyangkut hutan adat Ahiolo Abio beberapa tahun yang lalu.

Aksi yang dikoordinir langsung oleh Penanggung Jawab, Saman Amirudin Patty, dan kordinator aksi, Marlon Latekay, yang juga merupakan anak adat asli Yapio Patai, berlangsung kondusif.

Setelah sekian waktu melakukan orasi dalam penyampaian aspirasinya, peserta aksi akhirnya bisa bermegah diri setelah  diizinkan masuk kedalam ruangan Komisi III DPRD Provinsi Maluku untuk audiensi.

Massa peserta aksi yang berjumlah sekitar 60 orang ini, diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, didampingi anggota dewan lainnya dari Komisi II.

Setelah melakukan diskusi singkat dan temu tanya, Richard Rahakbauw berjanji akan menindak lanjuti surat tuntutan dan pernyataan sikap dari LSM PMPRI Maluku.

Rahakbauw berjanji, pihaknya akan melakukan tinjauan langsung ke wilayah yang merupakan tempat pengambilan kayu dan pemanfaatan kayu oleh CV Titian Hijrah, setelah melakukan kordinasi dengan pihak – pihak yang notabanenya mempresur hingga beroperasinya CV Titian Hijrah di hutan Ahiolo Abio waktu lalu guna memintai keterangan dan kejelasan.

“Kami akan panggil berbagai pihak, dalam hal ini untuk memintai keterangan dan kami akan tinjau langsung ke daerah perkebunan, kira-kira sudah sampai dimana prosesnya serta bagaimana kondisi hutan saat ini”. ucapnya dihadapan para peserta aksi.

“Soal aduan dari peserta aksi terkait sudah sampai di mana proses perkebunan Kakao Pala intercrop dan juga kopi serta penebangan hutan yang diduga dilakukan CV T.H bermoduskan perkebunan yang mengakibatkan banjir, kerusakan hutan dan juga robohnya jembatan Waikaka tempo lalu, dari kalian akan kami kawal sampai ke Jakarta,” tegas Rahakbauw.

Tak sampai disitu, Rahakbauw yang di dampingi Wakil ketua Komisi II DPRD Prov. Maluku ini juga akan kawal sama-sama persoalan tersebut serta meminta Ketua Komisi II DPRD Provinsi untuk melakukan pembahasan nantinya, dan  juga menghadirkan peserta aksi untuk terlibat sama-sama menyikapinya.

Sementara itu, menurut penanggung jawab aksi, Saman A. Patty, dalam penyempaiannya ia meminta kepada DPRD Provinsi Maluku atau yang mewakili, untuk mengusut tuntas masalah perkebunan dan dugaan pembalakan hutan yang bermodus Perkebunan.

Patty juga berharap agar persoalan yang terjadi di hutan Ahiolo Abio dapat di tindaklanjuti. “Berdasarkan keterangan yang sudah dihimpun, sampai saat ini belum ada yang namanya perkebunan, namun yang ada hanyalah kerusakan hutan akibat dari penebangan,” ucap Patty.

Hal serupa juga disampaikan oleh Marlon Latekay yang merupakan anak Adat asli Yapio Patai. Ia juga mengakui, jika belum ada proses perkebunan di daerah mereka.*****