,

Dukung Pilkada Damai, TNI, POLRI dan ASN Kendal Komitmen Netral

oleh

SOROTNUSANTARA.COM , Kendal – TNI, POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020 berlangsung damai.

Komitmen tersebut berwujud netralitas yang dideklarasikan dalam rakor Sosialisasi Pengawasan bagi Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kecamatan.

Sedikitnya, puluhan TNI, Polri dan Camat se-Kabupaten Kendal menyatakan netral dalam deklarasi yang digelar di Hotel Sae Inn, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (29/9/2020) pagi.

Didampingi Pelda Iskandar dari Koramil Cepiring dan Iptu Jupari dari Polsek Pegandon, M. Hafidz Camat Patean membacakan naskah deklarasi.

“Kami TNI, Polri dan ASN Kabupaten Kendal Berkomitmen Menjaga Netralitas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020. Netralitas TNI, Polri dan ASN Harga Mati!,” ucap Hafidz membacakan naskah diikuti seluruh peserta.

Usai deklarasi, mereka secara bergantian menandatangani naskah deklarasi.

Dalam kesempatan itu, Kasdim 0715 Kendal Sukamto menegaskan, TNI dan Polri harus saling menjaga dan mengingatkan serta menjunjung tinggi kenetralan dalam Pilkada Kabupaten Kendal.

“Bapak Ibu harus saling mengingatkan kepada anggota agar selalu netral. Yang perlu diwaspadai adalah upaya pihak tertentu yang mencoba memancing adanya ketidaknetralan. Kita harus selalu waspada jangan sampai memberikan fasilitas, jangan terpengaruh rayuan,” pesan Sukamto.

Kabid Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai BKPP, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, Abdul Basir mengungkapkan hal senada. Basir juga meminta PNS tetap netral, juga ASN. “Apabila ASN ingin menjadi anggota partai politik diperbolehkan, namun yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Apabila tidak, dan ada laporan maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat,” tegasnya.

Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kendal, Achmad Ghozali menambahkan, Undang-Undang Pilkada mengatur peserta Pilkada dilarang melibatkan TNI, Polri dan ASN.

“Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melibatkan TNI, Polri, ASN, serta Perangkat Desa. Maka dari itu unsur yang dilarang tersebut jangan sampai terlibat pada kegiatan kampanye atau yang lain, bahkan berfoto menggunakan gestur tertentu juga dilarang guna terhindar dari indikasi kampanye,” ujarnya. (bk/arh)