,

DPRD Semarang Soroti Tiang dan Kabel Semrawut

by
Gumilang Febriansyah saat mengemukakan pendapatnya

SorotNusantara.com , Semarang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti kondisi tiang dan kabel telepon maupun internet yang tidak tertata rapi alias semrawut. Selain dinilai merusak keindahan kota, utilitas tersebut merampas hak pejalan kaki karena memakai lahan trotoar.

Dari satu bidang trotoar yang sempit, tampak berdiri lima hingga tujuah tiang yang menggerombol. Di gang sempit, di dalam perumahan padat pula. Sangat tidak elok dipandang. Terlebih bila ada kejadian kabel putus lalu bergelantungan. Hal ini jelas sangat membahayakan warga.

Masalah tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota Semarang, Rabu (27/22/2019), dengan agenda membahas pengaduan masyarakat yang disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang. Dalam aduannya Peradi memohon peninjauan terhadap kebijakan atas ijin pemasangan tiang provider internet di Kota Semarang.

Rapat dipimpin Ketua Komisi C Rukiyanto dan dihadiri para pejabat dari enam instansi terkait masalah tersebut. Yakni dari Dinas Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Komisi C bersuara keras terhadap minimnya pengawasan pemerintah sehingga utilitas jaringan kabel tidak teratur. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rukiyanto mendesak Pemerintah mengurai kesemrawutan tersebut dan harus segera ditrtibkan.

“Masalah kesemrawutan ini harus segera diurai. Harus segera ditertibkan,” ucapnya dengan nada tegas.

Sementara Anggota Komisi C Gumilang Febriyansyah berpendapat, masalah kesemrawutan itu sangat kontras dengan prestasi yang telah diraih oleh Kota Semarang sebagai daerah yang bersih, rapi dan ramah.

“Pemerintah sudah menata kota. Sudah mendapat prestasi di bidang tata kota. Tetapi jaringan kabel sangat semrawut. Ini harus segera ditata dan ditertibkan,” ujarnya.

Febri, panggilan akrab sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta agar segera digelar rapat lanjutan untuk meminta Pemerintah memaparkan data jaringan utilitas.

Dia meminta, dalam rapat tersebut nanti, DPRD bersama unsur masyarakat akan mengevaluasi seberapa banyak tiang dan saluran kabel utilitas, serta beberapa titik lokasi yang mengganggu fungsi trotoar maupun fungsi saluran air.

“Kami minta segera dibuat rapat lanjutan untuk membahas masalah ini lebih rinci. Harus kita tahu detail peta persebaran tiang dan kabel utilitas. Harus kita ketahui titik-titik mana yang merusak atau mengganggu fungsi infrastuktur kota,” tuturnya.

Pengaduan dari Peradi dan suara kritis DPRD Kota Semarang itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila instansi Pemerintah Kota Semarang bekerja efektif. Sebab jauh lama sebelumnya, tahun 2017, Walikota Semarang Hendrar Prihadi telah mengeluarkan kebijakan mengatur pembangunan jaringan kabel bawah tanah. Sebagai bagian dari upaya menjadikan Semarang sebagai Smart City.

Seperti diberitakan berbagai media, pada 13 Juni 2017 Hendrar Prihadi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Semarang dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Apjatel) di Ballroom Crowne Plaza Semarang.

Mengutip kebijakan yang dikabarkan detik.com edisi 14 Juni 2017, Pemkot Semarang bersama Apjatel akan memindahkan secara bertahap seluruh kabel internet dari tiang di atas tanah, menjadi berada di bawah tanah.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kala itu mengatakan, pembuatan saluran bawah tanah akan dibuat model ducting. Yaitu satu lubang untuk dipakai bersama. Tak terkecuali untuk kabel Telkom maupun PLN.

Prosesnya akan dimulai 2018, dimulai di kawasan segitiga emas Kota Semarang yaitu Jalan Pemuda, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pandanaran ditambah kawasan Kota Lama Semarang.

Namun hingga kini, menurut Komisi C DPRD Kota Semarang, yang terbukti hanya di kawasan Kota Lama. Itupun karena diawasi oleh pemerintah pusat. (arh)

Suasana Rapat Komisi C DPRD Kota Semarang