Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Canangkan 2019 Sebagai Tahun Design Industri

by

BANDUNG, sorotnusantara.com,-Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris,  mengungkap bahwa tahun 2019 pihaknya mencanangkan sebagai tahun Design Industri. Untuk itu, target kinerja DJKI akan terus menyadarkan masyarakat betapa pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Design Industri.

Hal tersebut diutarakannya pada acara Diskusi dan Konferensi Pers Pencanangan 2019 Sebagai Tahun Design Industri yang dilaksanakan di Crowne Plaza, Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

Dijelaskan oleh Freddy Harris pada kesempatan tersebut, “Indonesia memiliki potensi kreativitas dibuktikan tahun 2015, saat itu lembaga dunia Unesco mengumumkan Kota Bandung sebagai kota Creative Design,” jelasnya.

Dalam kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terang Freddy Harris, berfungsi sebagai unit yang merumuskan kebijakan, mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, seperti Hak Cipta, Merk Patent, Design dan lain sebagainya.

Menurut Dirjen Kekayaan Intelektual Kemkumham, saatnya bangsa Indonesia ini memanfaatkan kekayaan intelektual yang memiliki daya saing dalam sektor industri. Banyak potensi Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) maupun Perguruan Tinggi.

“Banyak juga data design industri permohonan dari perguruan tinggi asal Bandung ke DJKI, seperti dari Universitas Telkom serta Institut Teknologi Bandung. Untuk itu DJKI memilih Kota Bandung sebagai kota pencanangan Design Industri pada Tahun 2019,” ungkap Freddy Harris dihadapan seluruh peserta diskusi yang hadir.

Namun dalam realisasinya, Freddy mengingatkan, diharapkan kesadaran dari masyarakat khususnya dari para pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Desain Industri. Untuk itu, diharap didaftarkan ke DJKI.

Untuk menangani permasalahan pada Desain Industri, Ditjen KI akan berpedoman pada Undang-undang Desain Industri, dan akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam penyelesaiannya jika terjadi hal yang menyangkut hukum, namun saya melarang keras dalam penyelesaian, pemeriksa menjadi saksi ahli, karena secara hukum bias, tegasnya.

Acara diskusi tersebut turut dihadiri oleh Kakanwil Hukum & HAM, Liberty Sitinjak, Arief Budiman selaku Sekertaris Umum Indonesia Creative City Forum, dan Tita Larasati sebagai Ketua Bandung Creative City Forum.[Farida]

Ditjen Kekayaan Intelektual Kemkumham RI Canangkan 2019 Sebagai Tahun Design Industri