,

Disentil Pertanyaan Khilafah dan Haji di Qadian, Begini Penjelasan Ahmadiyah

by
Suasana diskusi antara FKUB Jateng dengan Jemaat Ahmadiyah di Bogor. (arh)

SorotNusantara.com , Bogor – Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyambut baik kedatangan rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah. Mereka menggelar forum diskusi untuk memaparkan bagaimana sistem organisasi dan keuangan organisasi Ahmadiyah

Dalam kesempatan tersebut, Ketua FKUB Kabupaten Demak KH Abdullah Syifa meminta penjelasan tentang isu bahwa Ahmadiyah beribadah haji dan umrah bukan di Makkah-Madinah, melainkan di Qadian, India. Pertanyaan sentilan tersebut dilontarkan Syifa lantaran hal itu yang banyak beredar di masyarakat. Kiai yang juga Ketua Komisi Ukhuwah di MUI Kabupaten Demak itu juga menanyakan maksud kenabian Mirza Ghulam Ahmad, sang pendiri Islam Ahmadiyah.

“Mohon maaf lho ya, pertanyaan ini penting untuk dijawab. Karena kita di FKUB juga harus mendapatkan klarifikasinya,” kata Syifa dalam diskusi yang dilaksanakan di ruang rapat lt 3 markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kompleks Kampus Mubarak, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2020) pagi.

Menjawab pertanyaan itu, Wakil Amir Nasional Bidang Keuangan JAI, Zaky Fidaus Syahid menjelaskan, JAI berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad merupakan Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Allah, yaitu orang yang mematahkan salib dan membunuh babi. Hal ini berdasarkan tanda-tanda alam yang diterima dan diyakini pengikut Ghulam Ahmad. Semua pengalaman spiritual Mirza tertulis dalam kitab tazkirah yang dibukukan setelah wafatnya.

Suasana diskusi antara FKUB Jateng dengan Jemaat Ahmadiyah di Bogor. (arh)

Penjelasan terkait kenabian, Zaky menegaskan Tuhan dan Nabi yang menjadi syahadat Ahmadiyah, sama Allah dan Muhammad SAW, Alquran sebagai kitab suci dan Hadits sebagai landasan hukum utama, mengerjakan shalat 5 waktu, dan juga berhaji sebagaimana umat islam pada umumnya, yakni di Makkah dan Madinah. Sementara, dalam ilmu fiqih, Ahmadiyah mengaku lebih dekat dengan mazhab Hanafi, “Orang Ahmadiyah tidak ada yang berhaji di Qadian India,” jelasnya.

Mirza memang sebagai Nabi oleh JAI, hanya saja kenabian Mirza bukanlah sebagaimana pengertian nabi pada umumnya Nabi. Akan tetapi sebagaimana dimaksud oleh Ghulam, yakni menjadi al masih yang mematahkan salib.

Terkait ajaran yang diteruskan para khalifah Ahmadiyah, Zaky mengungkapkan, wasiat pendiri Jemaat Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya untuk tetap berpegang pada ajaran Islam yang telah diajarkannya dan menetapkan tentang sistem (organisasi) Khilafah Ahmadiyah, “Sehari setelah wafatnya beliau, terpilihlah khalifah pertama,” kata Zaky memaparkan.

Dijelaskannya lebih lanjut, pembentukan organisasi secara terstruktur di Hindustan (India dan Pakistan) pada tahun 1934, dan mulai terstruktur di seluruh dunia pada tahun 1945. Khalifah Ahmadiyah berpindah kedudukan di London, Inggris pada tahun 1982 dengan alasan adanya jaminan keamanan.

Zaky menyebut, sistem khalifah di Ahmadiyah berbeda dengan khalifah yang digaungkan beberapa pihak belakangan ini, “Khalifah Ahmadiyah adalah khalifah ruhani, khalifah yang mengajak pada perdamaian. Tidak mencari teritorial kekuasaan,” jelasnya.

Secara keorganisasian, JAI terbilang sangat rapi. Semua kegiatan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tingkat nasional, “Laporan pengurus tingkat nasional dari 213 negara bertanggung jawab langsung pada khalifah,” ungkapnya.

Terkait mekanisme pemilihan pemimpin di Ahmadiyah di semua tingkat, termasuk memilih khalifah berlangsung sangat singkat dan terbuka, “Dilarang berkampanye, abstain, mengajukan dan memilih diri sendiri,” tuturnya.

Dalam pendanaan disampaikan secara akuntable dan sesuai dengan zamannya. Semua pembiayaan diterima dari anggota sendiri, dan tidak menerima iuran atau bantuan dari pihak lain, “Ada banyak aplikasi digunakan untuk laporan keuangan, semua bisa mendonasikan pengorbanannya lewat aplikasi, semuanya terpusat secara internasional,” bebernya.

Menanggapi paparan itu, salah satu rombongan FKUB Jateng, Ali Romdhoni menyebut Ahmadiyah termasuk dalam kategori Islam Transnasional. Yang ia maksudkan yakni sebuah organisasi keagamaan yang tak terikat teritorial sebuah negara.

Meski demikian, dosen Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang ini berpendapat terdapat satu hal yang perlu ditegaskan, yakni sistem kekhilafahan di Ahmadiyah yang tidak bermaksud mendirikan negara dalam negara. Sebab, peran khalifah di Ahmadiyah menjadi sentra fatwa keagamaan.

Sisi lain, peneliti yang sedang merampungkan S3 di Tiongkok itu menyebut ajaran Islam Ahmadiyah lebih mirip dengan tarekat dalam Islam. Meski belum bisa disebut sebagai sebuah tarekat, namun kemiripan tersebut dapat diketahui, bila diperhatikan dari persyaratan baiat Ahmadiyah. (arh)