Didaulat Pimpin KNTI Pemalang, Suritno Prioritaskan Lima Hal

oleh
Ketua KNTI Pemalang Terpilih, Suritno saat memaparkan visi kepemimpinannya. (sorotnusantara.com/dok)

SOROTNUSANTARA.COM , Pemalang – Sejumlah nelayan dari 24 desa di Kabupaten Pemalang berkumpul di Pantai Tingkir, Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Mereka menggelar musyawarah daerah (Musda) untuk membentuk kepengurusan organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tingkat Kabupaten.

Uniknya, musyawarah berjalan dengan demokratis, dan tanpa perhelatan laiknya momen politik. Dengan bulat disepakati Suritno sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD), Ciswanto sebagai Sekretaris, dan Nur Kholiq dipercaya untuk posisi Bendahara.

Kepada Sorot Nusantara, Sabtu (30/1/2021), Suritno mengatakan, sedikitnya ada lima hal yang menjadi prioritas untuk dikerjakan pasca terpilih, yakni program pelatihan wanita nelayan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait kasus pendangkalan muara pantai, program kartu Kusuka, dan pembuatan pasar kecil gratis serta akses BBM subsidi buat nelayan kecil tradisional.

“Program pelatihan nelayan selama ini belum efektif karena tidak ada keberlanjutan. Setelah program selesai, ya sudah karena tidak melakukan koordinasi dengan pendamping dan hanya orang-orang itu mendapat program,” tukasnya.

Menurutnya, sungai dan muara adalah infrastuktur utama bagi nelayan. Namun, kata Surtino pada kenyataannya nelayan sangat terganggu karena dangkalnya sungai dan muara sehingga nelayan batal melaut. “Harusnya sungai dan muara menjadi prioritas utama disamping ketersediaan BBM subsidi buat nelayan,” ujarnya.

Sedangkan program Kartu Kusuka terkendala ketersediaan Pas Kecil sebagai syarat mendapat kartu. Sementara untuk membuat pas kecil harus melalui birokrasi yang rumit. “Harus melibatkan banyak instansi. Harusnya ada pelayanan satu pintu buat nelayan dalam mengurus pas kecil dan seharusnya gratis,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kartu Kusuka merupakan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai identitas tunggal ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sementara Sekjend Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNTI, Iing Rohimin mengingatkan, KNTI didirikan berdasarkan keinginan bersama seluruh nelayan tradisional di Indonesia karena selama ini tidak ada organisasi nelayan tingkat nasional yang khusus mewadahi nelayan kecil. “Maka KNTI mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, kegotong-royongan dan atau kewadayaan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya pendirian KNTI di sebuah daerah tidak mengusung niatan mencari fasilitas dan kemudahan bagi diri sendiri. “janganlah berpikir dengan masuk menjadi anggota KNTI maka akan mendapatkan bantuan ini dan itu, atau akan mendapatkan program ini dan itu, melainkan kita mendirikan KNTI untuk bersama-sama berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan nelayan tradisional,” pesannya.

Terkait pelaksanaan Musda, Iing Rohimin menegaskan misi utamanya, yakni untuk bersama membangun komitmen seluruh perwakilan nelayan, tentang hal yang harus dilakukan secara gotong-royong dan kekeluargaan. “Musda jangan dimaknai bermacam-macam dan jangan dipersepsikan seperti organisasi lain yang harus menggelar Musda di hotel berbintang,” tegasnya.

Musda KNTI, menurutnya sebagai wadah berkumpulnya nelayan di tempat sederhana sebagaimana lazimnya nelayan berkumpul, yakni di pantai. Meski demikian ia meminta dari tempat sederhana tersebut terbangun komitmen besar, pemikiran besar, rencana kerja yang besar serta terbangun kekuatan besar untuk bersama-sama bergerak dan maju dalam satu barisan, terkomando dan terdidik dalam satu organisasi KNTI. (arh)