BKD Provinsi Jabar Sosialisasikan KPO, PPO, SIMPEG Dan K-MOB Pada ASN Disdik Jabar

by
BKD Provinsi Jabar Sosialisasikan KPO, PPO, SIMPEG Dan K-MOB Pada ASN Disdik Jabar

Bandung, sorotnusantara.com,- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat sosialisasikan Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO), serta  Kinerja Mobil (K-MOB) yang akan di berlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar pada lingkungan wilayah kerja Dinas Pendidikan  Provinsi Jawa Barat.

Materi disampaikan langsung oleh  Badan Kepegawaian Daerah melalui Narasumber dari Kapala Pengembang Karier BKD Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi, S.STP, M.Si., KaSubid SIMPEG  Risgianto  S. Si., dan Irma Rahmianti. S.Kom, M.Si., sebagai Tim Teknis KP.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Ki Hajar Dewantara, Jl. Dr. Radjiman Bandung, Senin (4 /2 /2019).

Dalam Kegiatan Sosialisasi BKD pada Aparatur Sipil Negara Disdik Jabar yang dihadiri sekitar 350 ASN didampingi langsung oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Mulyanah.

Disampaikan, beberapa aturan terkait KPO, PPO serta SIMPEG, yang dianggap sering menjadi kendala bagi para PNS, akibat kurangnya sosialisasi secara teknis dan prosedur, sehingga menghambat baik dalam kenaikan pangkat ataupun mengurus administrasi menjelang pensiun. Seperti yang diungkapkan ke tiga narasumber.

Semua usulan berawal pada Dinas Pendidikan Induk, tidak langsung ASN Badan Kepegawaian Daerah, melalui Kantor Cabang Dinas setempat,  juga untuk aplikasi yang memakai Online, ada batas waktu pendaftaran di web Online SAPK, secara otomatis diluar batas waktu yang diberlakukan pada ASN untuk mendaftar kepentingannya, maka secara otomatis web akan mengunci sendiri tidak dapat di pergunakan mendaftar,” tegas salah satu sumber Dedi Mulyadi selaku Kabid Pengembangan Karier.

Untuk selanjutnya, disampaikan  juga oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah, sosialisasi selanjutnya pada 13 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi  Jabar, karena BKD sudah dianggarkan Pemerintahan dan agar lebih jelas pemahamannya, BKD akan langsung mensosialisasikan ke 13 Cabang Dinas Pendidikan wilayah Jabar , termasuk adanya  aturan Tambahan terkait ASN yang tersangkut Kasus  Tindak Pidana Korupsi.[FARIDA]