Bawaslu Kendal Tegaskan Tak Minta Tambah Anggaran Pengawasan Pilkada 2020

oleh
Bawaslu Kendal. [doc]

SorotNusantara.com , Kendal – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19 dipastikan menuntut lebih banyak anggaran. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta jumlah TPS yang membengkak. Untuk itu, penyelenggara pemilihan di berbagai tempat mengajukan tambahan anggaran dengan nilai mencapai milyaran rupiah.

Meski penyelenggaraan Pilkada 2020 terikat aturan protokol kesehatan, namun Bawaslu Kendal tidak mengajukan anggaran tambahan sepeser pun kepada Pemkab Kendal. Pasalnya, Bawaslu Kendal telah melakukan strategi penghematan dengan cara restrukturisasi anggaran.

“Karena Covid-19, kebutuhan jajaran pengawas berubah dan menuntut anggaran bertambah. Tetapi kami tidak menambah anggaran. Masih sesuai NPHD. Kami berhemat, kami restrukturisasi anggaran,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani dalam siaran persnya, Jumat, (12/6/2020), siang.

Olidia menjelaskan, langkah restrukturisasi anggaran yang dimaksud yaitu alokasi anggaran yang tidak bisa digunakan dialihkan untuk kebutuhan lain, “Karena Covid-19, anggaran seperti sosialisasi tidak bisa dipakai, karena tidak boleh berkumpul. Anggaran itu kita gunakan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.

Meskipun berhemat, lanjutnya, akan tetapi kegiatan pengawasan akan tetap diusahakan sebaik mungkin, “Bawaslu tetap profesional mengawasi, menangani pelanggran, penyelesaian sengketa maupun penguatan lembaga dan SDM,” tandasnya.

Sementara, Korsek Bawaslu Kendal Sri Wahyuning menerangkan bertambahnya rincian kebutuhan baru lembaganya karena jumlah TPS dan aturan protokol kesehatan yang tak berpengaruh pada besaran anggaran, “Jumlah TPS di Kendal bertambah. Maka, Pengawas TPS juga akan kami tambah sebanyak 397 orang. Restrukturisasi anggaran itu untuk honor mereka, juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sederhana,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, dirinya menginginkan jajarannya aman saat bertugas. Karenanya pihaknya menyediakan APD berupa masker, sarung tangan latek, hand sanitizer dan face shield sebagai fasilitas selama melakukan pengawasan di lapangan, “Pengawas itu mobile, beredar di lapangan, mereka harus dilindungi,” tegasnya.

Perlu untuk diketahui, sesuai SE KPU RI No. 421/2020 bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember dengan jumlah pemilih tiap TPS maksimal hanya 500 orang. Hal ini lebih sedikit dari sebelumnya yang mencapai 800 orang. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah TPS bertambah banyak. (arh)